JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan musuh yang harus dimusnahkan dai jagad raya ini. Tetapi semua pihak termasuk aparat pemerintah harus membina mereka dengan baik, secara manusiawi.
Karena, bagaimanapun dengan jumlah PK sekitar 20 juta, mereka kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan yang berbasis kerakyatan.
“PKL bukan musuh yang harus dimusnahkan. Jika dikelola dengan kibijakan yang bersahabat mendatangkan manfaat bagi pemasukan daerah, juga membantu mengurangi pengangguran,” tegas Menakertrans Muhaimin Iskandar.
Menurutnya, PKL merupakan kekuatan ekonomi yang luar biasa. Selain itu, berperan sebagai penyangga ekonomi yang tidak saja menopang kebutuhan masyarakat, khususnya tenaga kerja informal.
Karenanya Cak Imin, berharap adanya penyempurnaan, pembenahan, dan dukungan politik dari pemerintah daerah (pemda) agar para pedagang kaki lima (PKL) mendapatkan ruang yang baik.
Dukungan politis itu berupa kesempatan yang memadai , perlindungan sehinggga penyerapan tenaga kerjanya bisa berjalan dengan maksimal.
“Pemerintah harus concren membina PKL agar berdaya serap tinggi, dan harus mendapat perhatian dari pemda,” ujarnya.
Ia juga mengatakan tata kota boleh dilakukan dengan baik tapi harus ada solusi penempatan kaki lima yang baik. Ini menjadi solusi segi tiga. “Yaitu, mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat, menyerap lapangan kerja, dan penyangga ekonomi,” jelasnya.
Demikian pemaparan Muhaimin Iskandar di sela-sela penutupan Musyawarah Nasional IV Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), di gedung Java Design Center (JDC), Muhaimin minta agar pemda betul betul memanfaatkan PKL sebagai solusi bukan sebagai hambatan.
Saat ini pedagang kaki lima menghadapi persoalan yang tidak sedikit untuk menjaga eksistensinya dan kesinambungan usaha. Di Indonesia sering kali dijumpai masalah terkait gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. (iskandar)
