Jakarta (Citra Indonesia): Pakar ekonomi Hendri Saparini menilai wajar bila pemerintah mengklaim jumlah orang miskin pada 2010 turun 1,5 juta pada 2010.
Pasalnya, jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah memberantas kemiskinan tersebut cukup besar yakni Rp94 triliun.
“Mungkin itu benar. Sebab dengan uang sebesar itu, banyak sekali fasilitas yang diberikan kepada orang miskin seperti raskin, jamkesmas, BOS, PNM Mandiri dan sebagainya,†katanya, Senin (3/1/2011).
Namun mereka yang mendapat fasilitas tersebut adalah masyarakat yang benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan.
Padahal kalau membicarakan masalah pengentasan kemiskinan, menurutnya, tak hanya mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan saja, tapi juga yang mendekati (near) miskin yang jumlahnya cukup besar.
Kalau menghitung jumlah masyarakat yang mendapatkan raskin 19,2 juta keluarga atau setara 80 juta orang.
“Artinya kalau hanya mengurangi 1,5 juta orang miskin, maka anggaran Rp94 triliun yang dikeluarkan pemerintah selama 2010 sebetulnya terlalu besar,†tandasnya.
Saat ini saja masyarakat mendekati miskin mulai tak berdaya menghadapi kenaikan harga berbagai komoditas termasuk beras.
Jika pemerintah jadi memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi, mereka makin terkapar. Bukan tidak mungkin mereka yang semula hidup mendekati miskin akan turun ke bawah atau masuk dalam kelompok miskin.
Dengan ada kebijakan pemerintah ini, ia memprediksikan jumlah masyarakat miskin akan bertambah jauh lebih besar pada tahun ini.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa didampingi 16 menteri bidang ekonomi dan Kepala BPS mengklaim pemerintah telah berhasil mengurangi jumlah orang miskin 1,5 juta orang.
“Kemiskinan pada 2010 menurun dari 16,6 persen menjadi sekitar 13,3 persen atau 1,5 juta orang miskin,” kata Hatta saat pemaparan evaluasi kinerja 2010 dan rencana kerja 2011 di kantornya, Senin (3/1/2011).
Menyangkut penggangguran, pemerintah juga mengklaim juga turun menjadi 7,14 persen dari sebelumnya di angka dua digit.
“Pencapaian ini terkait pertumbuhan ekonomi 2010 yang mencapai 6 persen dari target yang hanya 5,8 persen. Sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. (Ci1)
