JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi UKM gemar mengikrarkan jargonnya bahwa IKM menuju konglomerasi. Mimpi kali?
Sebuah angan- angan muluk-muluk. Entah dari mana mereka akan memulai program menuju konglomerasi. Sistem pembinaan dan pembiayaannya pun pada umumnya masih setengah hati.
terbukti di daerah- daerah, IKM malah banyak tak tersentuh sama sekali sehingga hidup segan mati tak mau. Bagaimana mau menuju konglomerasi?
Jelas, pemerintah tidak serius membina UMKM-IKM. Usaha mikro ini terkesan hanya sebagai alat politik. Terbukti dana pembinaan UKM-IKM sebesar Rp20 triliun lebih tersebar di sejumlah badan usaha milik pemerintah (BUMN) dan kementerian tidak dikelola dengan baik dengan pola satu pintu, agar lebih fokus. Akibatnya pola pembinaannya pun beraneka ragam. Akhirnya UKM-IKM ya begini ini.
Dalam arti bila sistem pembinaan dan pembiayaannya masih memakai pola lama, mustahil usaha rakyat ini maju. Dan boleh dikata, pemerintah hanya berretorika seperti dikatakan petinggi Kemenperin ini.
“Kita berharap ke depan kinerja IKM seperti konglomerasi,†kata Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kemenperin Euis Saedah usai membuka Pameran Produk IKM di Plasa Industri, gedung Kemenperin, Jakarta, Rabu (3/11/2010).
Dikatakan, pihaknya konsisten mendorong pertumbuhan 35 sentra IKM binaan di berbagai Pedesaan melalui program “Satu Desa Satu Produk (One Village One Product/OVOP)â€.
IKM binaan tersebut diberikan fasilitas pelatihan bagi pelaku IKM, memberikan bantuan pengadaan mesin dan peralatan untuk produksi, serta membantu mempromosikan produknya melalui pameran.
Atas dukungan dan fasilitas tersebut, produk-produk IKM diharapkan mampu bersaing dengan produk-produk serupa di pasar nasional maupun internasional.
Untuk sekedar diketahui, konsep OVOP pada 2008 sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 Tahun 2007 tentang Penerapan Pendekatan OVOP untuk Pengembangan IKM. (iskandar)
