JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menilai kinerja BNP2TKI lemah. Ia mendesak Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, mundur saja.
“Saya lihat prestasinya rendah. Ya kalau nggak ada progresnya ya sebaiknya mundur saja,†tegas Anis Hidayah dalam diskusi diselenggaran Radio Trijaya ‘Pahlawan Devisa yang Tersiksa’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/11/2010).
Pernyatan Anis Hidayah ini juga menyusul langkah KPK yang pada periode tahun 2007 memberikan penilaian rapor merah kepada BNP2TKI.
Menurutnya tak hanya Kepala BNP2TKI, mereka- mereka yang menjabat di Kemenakertrans juga layak mundur kalau memang tidak mampu memproteksi para TKI di luar negeri.
Menurutnya kinerja Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar juga rendah. Terbukti korban TKI terus berjatuhan. Ini disebabkan lemahnya system perlindungan yang diterapkan pemerintah kepada TKI.
Bahkan ia juga menyayangkan langkah Ketua Umum Partai PKB itu berangkat ke kanpung almarhum Kikim di Cianjur.
“Menurut saya, seharusnya Muhaimin bukan berangkat Cianjur. Ini tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya dia berangkat ke Arab Saudi. Koreksi itu MoU TKI,†pungkasnya.
Ia juga mengaku heran, lantaran MoU dengan Negara lain bisa terlaksanan dengan kondusif, semisal di Hongkong.
“Kalau di Hongkong kenapa bisa dibuat, Negara lain seperti Arab Saudi kenapa tidak? Nah ini yang harus direnungkan dan harus mampu memaksa Arab Saudi meneken MoU. Kalau tidak ya hentikan pengiriman TKI ke sana. Ini masalah nyawa, bukan remittensi.†Pungkasnya.
Menurutnya, pola kerja Muhaimin Iskandar dan bawahannya belum melakukan pengawasan dan perlindungan TKI secara maksimal.
Karenanya, harus belajar dari pengalaman pahit ini. “Ditjen Pengawasan Kemenakertrans harus ketat terhadap pengiriman TKI. Kenali PJTKI nya. Kenali calon majikannya. Sehingga anak- anak bangsa ini tidak diperkosa, disiksa secara keji dan dibunuh oknum majikan,†paparnya.
Ia juga menekankan agar Kemenkertrans dan BNP2TKI menyeleksi ketat calon- calon TKI. Mereka harus betul- betul memiliki kompetensi, pelatihannya harus baik, mengenal adat istiadat negara tujuan, berbahasa yang baik, sertifikasinya jelas, jangan aspal.
“Kalau hal itu dilakukan paling tidak TKI kita tidak melulu korban kezoliman,†tegasnya. Sebelumnya dalam rapat kabinet terbatas (Ratas) di Istana Negara, Presiden SBY menegaskan perlu dikaji ulang penempatan TKI ke berbagai negara tujuan, termasuk Arab Saudi. (iskandar)
