Jakarta (Citra Indonesia): Presiden memilih tidak bersikap reaktif terhadap opini publik terkait isu kisruh di tubuh partai koalisi. SBY melakukan berdasarkan pengamatan dan evaluasi selama 1,5 tahun menyangkut koalisi.
“Sehingga apa yang akan saya lakukan itu jernih, dan juga rasional, dan semuanya saya kaitkan atau rujukan saya adalah nota kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pimpinan para partai politik koalisi dengan saya waktu itu selaku presiden terpilih untuk masa bakti 2009-2014,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan persnya, usai Sidang Kabinet Terbatas bidang polhukam di Kantor Presiden, Selasa (1/3/2011) sore.
Terkait kesepakatan ini, Kepala Negara menekankan 2 hal. Pertama, kesepakatan yang telah kami tandatangani dulu menyangkut koalisi yang sebenarnya disepakati untuk mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY-Boediono masa bakti 2009-2014. Kedua, koalisi ini dilaksanakan atau berlaku di bidang eksekutif dan di bidang legislatif. “Ini tertulis. Tersurat. Bukan hanya tersirat,” SBY menegaskan.
Menurut Presiden, dokumen 11 butir kesepakatan yang telah ditandatangani partai-partai koalisi, yaitu Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, dan Parta Demokrat dengan SBY selaku Presiden terpilih kala itu masih ada dan inilah yang dijadikan rujukan dalam merespon perkembangan dengan tetap melihat ke depan keberlanjutan dari pemerintahan yang efektif agar bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi rakyat. Dan apabila perlu, pada saatnya nanti akan diberitahukan ke publik.
“Kesepakatan itu sesungguhnya terdiri dari 11 butir. Pada saatnya, kalau memang diperlukan, akan saya jelaskan kepada publik supaya semuanya terang apa sebenarnya substansi dari kesepakatan itu,” Presiden menjelaskan.
Di samping evaluasi, Presiden juga menerima berbagai pandangan, usulan, dan rekomendasi dari banyak pihak maupun masyarakat luas. Diantaranya merekomendasikan untuk meninjau kembali koalisi itu agar koalisi tidak membingungkan rakyat.
“Saya sebagai ketua koalisi pada hakikatnya juga harus mendengar pandangan, masukan, dan saran dari semua partai koalisi,” kata Presiden.
Inti komunikasi tersebut adalah perlunya koalisi yang efektif agar pemerintah ini dapat menjalankan tugas secara efektif. “Tugas pemerintah tidak ringan. Pemerintahan bukan hanya stabil tapi juga kohesif, kemudian efektif, sehingga semua kebijakan dan programnya dapat dilaksanakan dengan baik,” SBY menekankan.
“Hakikatnya, disamping platform yang sama sebagai kontrak dari anggota koalisi, sesungguhnya kita bekerja untuk kepentingan rakyat, semua untuk kepentingan rakyat,” SBY menandaskan.
Terlihat mendampingi Presiden, antara lain, Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Mensesneg Sudi Silalahi. (pri)
