Jakarta (Citra Indonesia): Anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok mengendes akan ada perubahan signifikan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Artinya akan di-reshuffle sejumlah menteri.
Namun kendati demikian, Mubarok menegaskan bahwa masalah reshuffle itu ada di tangan presiden. “Yang pasti akan ada perubahan signifikan dalam kabinet. Tapi itu hak prerogratif presiden,” tegas anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok, Rabu (23/2/2011).
Mubarok mempertegas, bahwa reshuffle segera dilakukan Presiden SBY. Namun dirinya tidak tahu siapa- siapa yang akan kena.
Aapah reshuffle terkait dengan usulan hak angket mafia pajak? Mubarok tidak menjelaskan.
Kendati demikian, ia mengakui penyesalannya atas ketidakselarasan anggota koalisi di parlemen akhir- akhir ini. Sebut saja Fraksi PKS dan Golkar.
“Ketika mereka bersikap berbeda kan jadi aneh. Mereka kemudian enggak mau menarik menteri, ini kan lucu” ujarnya
Mubarok menambahkan, sebagai partai koalisi, PKS dan Golkar seharusnya sejalan dengan partai pemerintah. Dalam arti jangan bersifat seperti oposisi. Namun ia mengakui, adanya perbedaan pendapat dalam era demokrasi itu biasa.
“Soal perbedaan pendapat di alam demokrasi biasa. Tetapi aneh  kalau berbeda sikap di parlemen. Kalau PDIP bersikap seperti itu nggak jadi soal, kalau PKS dan Golkar justru berpotensi mengganggu koalisi,” imbuhnya.
Mubarok juga menyayangkan sifat fraksi Golkar mengusung hak angket mafia pajak terlalu bersifat pribadi.
“Niat Golkar untuk membersihkan nama ketua umumnya, ini kan aneh. Negara ini disandera kepentingan pribadi. Kita berharap ini harus jangan terulang. Ini yang terakhir,” pungkasnya. (adamson)
