Jakarta (Citra Indonesia.com): Tak hanya Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pelaku usaha  juga kesal atas jemboknya kinerja para menteri untuk belanja modal dalam APBN 2011.
Maka itu Presiden SBY sebaiknya mereshuffle para menteri berkinerja jeblok. Terlebih hingga Kuartal III 2011, realisasi penyerapan belanja modal dalam APBN baru 26,9% dari total Rp141 triliun.
“Wajarlah pak presiden marah- marah. Tapi kalau menterinya nggak mampu direshuffle dong. Ini tinggal 4 bulan lagi lo. Masa Cuma terserap 26,9%. Kalau menterinya pintar kan harusnya dana Rp141 triliun itu terlalu sedikit untuk didistribusikan buat belanja modal. Kita inikan katanya mau maju. Pertumbuhan sudah dipatok 7%. Nah kalau begini, saya hawatir tergat itu nggak tercapai,†kata Eddi Ruchiyat, seorang pelaku usaha, Rabu (7/9/2011) di Jakarta pagi ini.
Kata dia, ultimatun Presiden SBY yang menyatakan semua menteri harus bertanggung jawab bila terget pertumbuhan 7% tak tercapai tahun ini, harus diwaspadai pula.
“Takutnya anggaran itu asal terserap. Tapi tidak tepat sasaran. Maka muncul proyek fiktif, KKN dan sebagainya. Ini juga tak kalah penting untuk diamati. Belum lama ini KPK menangkap pejabat di Kemenakertrans. Maka itu pers  harus mengamati,†ujarnya mengingatkan seraya mengatakan Presiden SBY sebaiknya mereshuffle menteri yang kinerjanya jeblok.
Seperti diketahui, dalam rapat kabinet, Selasa kemarin, di istana, Presiden SBY marah- marah. Karena kecewa lantaran kinerje Kementerian dalam hal penyerapan APBN 2011 sangat rendah. SBY khawatir target pertumbuahn ekonomi  tak tercapai. Padahal masa kerja tahun ini tinggal 4 bulan ke depan.
“Waktu tinggal 4 bulan. Bila tidak tercapai pertumbuhan yang diharapkan, semua ikut bertanggung jawab,†tegasnya, Rabu (7/9/2011) di Istana Presiden pagi ini.
Dalam teori ekonomi yang dianut Presiden SBY selama ini bahwa stimulan pertumbuhan ekonomi itu akan tercapai bila belanja modal dari APBN terserap semua.
Maka yang harusnya pertumbuhan tercapai 7 persen, akhirnya hanya 6,6 persen. Dan yang harusnya tercapai 7,5 persen, akhirnya tercapai 7 persen.
“Itu karena anggaran tidak dibelanjakan,” papar kepala negara menyayangkan.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, penyebab rendahnya penyerapan belanja modal itu lantaran proyeknya belum terkoordinasi dengan swasta.
Ironisnya 22 kementerian dan lembaga lanjutnya belum merampungkan pembahasan anggaran bersama mitra kerjanya di DPR RI. (friz/foto.ilustrasi.ant)
