Transmigrasi solusi nyata pengentasan kemiskinan & pengangguran. Topik sarat makna. Human intrest tinggi terkait keterbelakangan perekonomian rakyat.
Upaya pengentasan kemiskinan memang telah diprogramkan dalam APBN tahun 2010. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II memalu gong pemberantasan kemiskinan yakni dengan mengelontorkan dana sebesr Rp70 triliun dari APBN.
Sayangnya, sekalipun dana Rp70 triliun telah digelontorkan, indikator penurunan angka kemiskianan termasuk pengangguran dan kesejahteraan sosial 2010, rasanya masih sangat kurang sekali. Gembel dan pengemis ada dimana- mana, di lampu merah, pengangguran pun begitu.
Karenanya program pengentasan kemiskinan dan pengangguran ini bagus dan harus didukung oleh semua pihak. Sebab keterbelakangan ekonomi, melahirkan berbagai dimensi kehidupan seseorang.
Dan potretnya adalah sesame kita saling cakar- cakaran, saling curiga- mencurigai, fitnah- memfitnah, zolim- menzolimi, membuka borok orang lain tanpa merasa berdosabarang sedikitpun. Dan keterbelakangan ekonomi juga membuat mental- spiritual seseorang menjadi rendah, steres, dan bahkan sakit jiwa, bunuh diri.
Potret dimensi di atas marupakan potret nyata. Karena kita sering lupa pada jati diri kita masing- masing. Manusiawi memang. Manusia ditakdirkan sang Khalik sebagai sosok pelupa. Tidak seperti Rasulullah.
Namun sebagai manusia yang toleran, berakhlak mulia, seseorang tak akan pernah merasa heran apalagi curiga apabila hak- hak ekonomi rakyat dalam Pasal 33 UUD 1945 terabaikan. Bersifatlah sebagai seorang manusia berahlakul karimah, sabar ber-istigfar.
Dalam pasal 33 UUD 1945: Bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sering terlupakan. Manusiawi. Tetapi kalau keseringan lupa ya nauju minjalik.
Untuk itu, ke depan, jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II Pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya lebih responshif, jeli melihat setiap perubahan, siap menampung kritik dan saran masyarakat, kemudia memberikan jalan keluar yang baik dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang melilit leher rakyat.
Berpikir dan menolong rakyat berarti melaksanakan perintah sang Khalik yakni Fastabiqul Khoirot: Berlomba- Lombalah Mencari Kebaikan.
Pun bila ditanya apakah bertransmigrasi bisa mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Tentu jawabnya 100% yess.
Cuma Pemerintahan Presiden SBY harus responshif terhadap warga transmigran dan lainnya. Tidak sekedar melepaskan atau menyebarkan kepadatan penduduk kota misalnya.
Namun harus lebih dari itu. Misalnya memberikan bibit yang baik, pupuk cukup, lahan subur, sarana umum memadai, sarana sosial tersedia, infratstruktur mamadai, dan ditunjang sarana kesehatan.
Menyediakan sarana teknologi informasi (media online) juga tidak kalah penting sehingga mereka cepat mengetahui pekembangan informasi.
Inilah bentuk- bentuk keberpihakan affrimative yang harus diberikan pemerintah kepada rakyat bila pemerintah ingin mencapai target pengentasan kemiskinan dan pengangguran tercapai dalam RJPM pemerintah tahun 2009- 2014.
Menurut penulis, bila melihat pergerakan ekonomi di perkotaan, sudah mulai jenuh. Maka anda yang masih muda, bergegaslah bertransimigrasi. Inilah saat yang sangat tepat. Jangan menunggu hari esok. Persiapkan mental, pompa energi.
Kesiapa anda memudahkan pemerintah mengimplemntasikan programnya membela hak- hak dan moral hazzard rakyat.
Jangan lagi terpaku dengan keterpurukan ekonomi atau masa lalu. Terlebih hasil penelitian para ahli mengungkapkan keterpurukan ekonomi Indonesia karena kita memang tidak mampu mengelola sumber daya alam (SDA) secara professional, itu ada benarnya. Tetapi sekarang “Mari” kuburlah kegagalan masa lalu dan ciptakan angin perubahan.
Jangan lagi kita biarkan lahan SDA menganggur. Mulai sekarang kelola dengan baik agar hasil perut bumi bisa kita nikmati bersama anak dan cucu kita kelak. Jangan lagi kekayaan SDA ini diumbar untuk dinikmati bangsa- bangsa kapitalis seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Malaysia dan lain sebagainya.
Sejak puluhan tahun, mereka telah menyedot hasil tambang kita baik batu bara, mas, nikel, migas, tembaga. Demikian pula sektor perkebunan kelapa sawit, kopi coklat dan lain sebagainya.
Akibat ketidakmampuan kitalah, anak- anak bangsa kita menderita, miskin dan termarginalkan. Ironsinya anak- anak bangsa ini tumplek dan harus berjibaku di jalanan. Jadi pengemis, jadi gembel, pemabok, pencopet, pelaku kriminal hanya untuk sekedar menyambung hidupnya. Kejam sebenarnya.
Ironsinya adalah mereka yang hidup di jalanan kebanyakan masih usia balita, (anak di bawah umur), tidak lagi mengenyam pendidikan di sekolah, badannya kurus kering, tatapan mata mereka kosong, cekung, kelaparan dan mereka tidak merasakan makanan bergizi. Ketika dewasa merekapun otomatis berprilaku nakal.
Prihatin. Entah bagaimana nasib anak- anak bangsa ini kelak. Patut kita renungkan, dan jangan hanya mengurut dada. Masalah gembel dan pengemis ini memang ibarat penyakit yang sudah menahun. Tak kunjung bisa disembuhkan sejak orde lama, orde baru hingga orde reformasi sekarang.
Entah di mana kesalahannya, entas siapa yang salah. Apakah masalah ini karena kemauan rakyat rendah, atau kemauan pemrintah rendah ataupun memang kita semua sama- sama lupa terhadap jati diri bangsa kita sendiri.
Belum tuntas menangani gembel, pengemis dan pengangguran terdahulu, kini muncul lagi masalah baru dan tak kalah dahsatnya. Jumlahnya pun ratusan ribu kepala keluarga (KK).
Mereka adalah korban Tsunami (Mentawai), Ribuan jiwa korban bencana Wasior Papua, dan puluhan ribu korban Gunung Merapi di Jogyakarta. Sebagian besar mereka masih di tenda- tenda pengungsian.
Karenanya, dengan peristiwa- peristiwa alam mengenaskan ini harus menjadi entri point Pemerintahan Presiden SBY untuk tidak ragu- ragu membawa rakyat ini segera bertransmigrasi.
Yang pasti, untuk merubah nasib mereka, aparat pelaksana transmigrasi harus mendatangi lokasi- lokasi pengungsian. Ibarat menjemput bola, sekalian memotivasi mereka untuk berlomba- lomba mencari kebaikan- Fastabiqul Khoirot.
Penulis yakin, mereka (korban bencana) rentan strets atau sakit jiwa bila pemerintah tidak segera mengangkut mereka dari lokasi bencana itu, dan membawanya ke tempat atau kekehidupan lain yang lebih baik, seperti bertransmigrasi umpamanya.
Pasalnya bila masih tetap dilokasi bencana, mereka akan saling curhat, saling membuka kesedihan, mengenang keluarganya yang meninggal, mengenang sapinya yang mati, sawah atau memikirkan kebunnya yang hancur terbakar wedus gembel dan lain sebagainya.
Karenanya, fenomena itu harus dilihat pemerintah secara tulus,. Jangan memakai kaca kuda. Kemudian bujuklah mereka, dan yang bersedia menjadi transmigrasi langsung angkut ke lokasi baru, ke suasana baru dan kekehidupan yang baru. Sehingga lembaran atau catatan kelamnya hilang ditelan waktu.
Di lokasi baru, niscaya mereka bisa memulai hidup baru, rezeki baru. Kita harus yakinkan bahwa bila mereka tekun menjadi transmigran, bisa saja dalam sekejap mereka menjadi manusia super mapan, asalkan berani menyulap hutan- hutan perawan menjadi lumbung komoditi hasil pertanian, lumbung komidi perkebunan untuk mencetak dolar AS. Tidak mustahil. Bisa dicapai kalau semangat mereka dipompa sehingga hakkul yakin.
Alhasil, kita sebagai negara berjuluk negara agraris terhindar dari ketergantungan impor bahan makanan seperti beras, gula, garam, kedele, sayur-mayur, buah- buahan, sapi serta bahan baku produk industri lainnya. Terlebih menghapus ketergantungan impor komoditi pangan adalah program RJPM 2009-2014 kabinet sekarang.
Bila program transmigrasi massal bisa mengelola hutan perawan menjadi sarana pemukiman baru dan modern di masa mendatang, maka transmigrasi pun bisa menjadi sebuah Icon di negeri ini.
Palsafah modern zero to hero sama artinya mengelola hutan perawan menjadi lahan perekonomian strategis. Seperti pernah dilontrakan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ir Harry Heriawan Saleh Msc, belum lama ini di Jakarta dan sebuah event.
Bercocok tanam dipastikan mempercepat recovery ekonomi masyarakat petani termasuk transmigran. Alhasil mereka mampu menyekolahkan anak- anak dan cucunya di kemudian hari.
Namun sebelum mereka diterjunkan ke lokasi transmigrasi, alangkah baiknya bila pemerintah terus memompa semangat dan mentransformasikan ilmu pengetahuan bagi mereka calon dan mereka yang sudah menjadi peserta transmigrasi.
Tak hanya diajari ilmu pengetahuan umum dan kompetensi, tetapi masalah pendidikan mental spiritual juga teramat penting ditanamkan kepada mereka. Kemudian mengajari mereka cara bertani yang benar, berdagang benar, dan mengajari mereka atas hak- haknya.
Dengan memiliki kompetensi yang memadai, tentu suatu saat mereka atau anak cucu mereka bisa menjadi seorang genarasi yang tangguh dan syukur- syukur menjadi entrepreneur tauladan di daerahnya.
Dengan begitu, lambat laun kita bisa menghapus dominasi enterpreuner negara kecil Singapura yang kini jumlahnya 7% dari jumlah penduduknya. Nah entrepreneur di Amerika adalah 11% dari jumlah penduduk.
“Kenyataannya sekarang entrepreneur Indonesia hanya 0,18% dari jumlah penduduk sekitar 235 juta jiwa pendudukâ€.
Dalam sebuah survei membuktikan bahwa sebuah negara bisa dikatakan stabil jika jumlah entrepreneur minimal sebesar 2% dari jumlah penduduk. Dengan banyaknya jumlah entrepreneur artinya akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan baru, perputaran (sirkulasi) uang makin cepat. Dengan gaurah ekonomi yang tinggi pasti akan mengurangi angka pengangguran.
Prestasi itulah yang harus kita cetak sehingga teori- teori nekat ala warga kita, misalnya menempuh jalan pintas ber-urbanisasi ke kota- kota tertentu, menjadi kuli, menjadi pembantu, penjadi TKW atau apapun namanya harus diakhiri sejak dini.
Tawarkan pola- pola baru transmigrasi dan kemudahannya, sehingga dalam kurun waktu beberapa tahun mereka (transmigran) bisa menyebutkan good by kemiskinan- good by busung lapar- good by buta huruf dan good by nasi akingâ€.
Progres ke Presiden SBY:
Permasalahannya sekarang apakah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa menjalin kerja sama yang apik dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Menteri BKPM, Kementerian Daerah Tertinggal, Kementerian Lingkungan Hidup, para Kepala Daerah dan DPR RI? Tujuannya untuk merumuskan anggaran pembiayaan dan pengadaan lahan transmigrasi baru bagi warga masyarakat pengangguran dan korban- korban bencana alam?
Koordinasi dan kerja sama lintas Kementerian itu penting agar tidak ada lagi ego- ego sektoral yang selama ini kerap melahirkan sengketa lahan transmigrasi.
Kita sudah jenuh dengan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat terkait klaim atau cara- cara picik yang mem-petakonflik oleh pihak tertentu terhadap lokasi transmigrasi yang tengah digarap kaum transmigran.
Di mana ada saja pihak tertentu yang mengklaim dengan menyebut tidak dibayarlah, milik ulayatlah, inilah- itulah. Ujung- ujung duit. Inilah yang sering membuat warga transmigran terganggu konsentrasinya.
Akhirnya, mereka pulang kampung, melarikan diri dan sebagainya. Ini harus diantisipasi melalui kordinasi yang baik sehingga keputusannya pun mengikat.
Permasalahan berikutnya adalah: Apakah kemudian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mampu memberikan progress dan blue print Ketransmigrasian secara konprehensihf untuk meyakinkan Presiden SBY?
Sehingga dengan hasil progress tersebut, Presiden SBY kemudian merekomendasikan alokasi anggran yang besar dari APBN untuk membangun lokasi baru transmigrasi di berbagai daerah Indonesia di masa mendatang.
Di pulau- pulau terluar umpamanya. Di sini perlu diadakan lahan transmigrasi sehingga tidak lagi diambil negara lain secara sepihak. Proyeksikan bahwa lokasi itu bisa disulap menjadi sebuah pemukiman baru yang modern, menjadi wilayah kekuatan ekonomi baru yang diminati semua pihak. Sebagai pintu masuk bagi asing untuk berinvestasi. Sehingga investor tidak melulu bergerombol di ibu kota Jakarta.
Terlebih Kemenakertrans hingga kini baru mampu mewujudkan pembangun 43 kota terpadu mandiri (KTM) di seluruh Indonesia. Bila dilihat dari luas pulau Indonesia yang terbentang sekarang, rasanya 43 KTM masih sangat kurang untuk mengisi kemerdekaan ini. Di mana ritme persaingan hidup semakin tinggi, gambling.
Bila program transmigrasi berjalan mulus, penulis optimistis 10 tahun ke depan (tahun 2020), rasanya tidak ada lagi warga negara Republik Indonesia yang miskin, tidak ada lagi pengemis di jalanan. Anak warga masyarakat Indonesia tidak lagi buta huruf, tidak lagi ternjangkit busung lapar dan anak- anak bisa sekolah hingga perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. “Isya Allahâ€
Sebagai catatan, di daerah Riau umpamanya, bagi petani setempat, mencari uang lokasi Rp100.000 sangat mudah. Mereka tinggal pergi ke belakang rumahnya (mengambil 1 tandan buah sawit).
Di kampung Pasir Pangarayan itu, sepasang suami istri dengan anak 4 orang usia SMA (1 orang), SMP (1 orang), SD 2 orang umpamanya, uang belanja mereka dan uang sekolah 4 orang anak tersebut cukup dengan 1 tandan sawit seberat 30kg.
Harga per kilo gram tandan kelapa sawit sekarang memang lagi bagus yakni di atas Rp5.500/kg. Bila dalam satu tandan saja, berat rata- rata 30 kg, sudah dapat Rp150.000- an. Artinya hasil penjualannya sudah mencukupi kebutuhan keluarga tersebut dalam sehari.
Padahal secara umum berat satu tandan sawit seberat 30- 50 kg. Bayangkan kalau para calon transmigran atau setiap warga transmigran dikasih pemerintah (Kemenaktrans lahan 5 hektar per kepala keluarga/KK untuk kelapa sawit, mereka cepat kaya. Harga minyak sawit crude palm oil/CPO di pasar dunia sekarang kian membaik.
Menurut Bambang Aria Wisena, Ketua Bidang Organisasi Gabungan Pangusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Jakarta, Senin (15/11/2010) mengatakan harga CPO meningkat tajam di luar perkiraan. Per November tahun 2010 harga minyak sawit sebesar US$ 1.100 per ton. Sebelumnya harga diperkirakan tidak melebihi US$ 800 per ton.
Dengan bertenggernya harga CPO, bisa dibayangkan betapa makmurnya warga transmigrasi bila mereka diarahkan menggarap perkebunan sawit di tempatnya. Apalagi Kelapa Sawit sudah bisa dipanen pada usia 4-5 tahun.
Dengan harga sawit yang kian hari terus membaik, dan bila semua pengangguran bersedia menjadi peserta transmigrasi, diperkirakan tahun 2020, kasus pengangguran, kemiskinan dan bahkan niat- niat menjadi TKW- TKI di luar negeri akan terkikis habis secara alami. Maka tidak ada lagi deraian air mata kala keluarga mendengar TKW dibunuh, diperkosa dan lainnya di luar negeri.
Jadi pengangguran di dalam negeri harus berkiblat kepada transmigrasi, menjadikannya sebagai icon baru penggerak ekonomi di tanah air. Dan lupakanlah potret kealpaan kita maupun kealpaan pemerintah sejak orde lama, orde baru hingga orde reformasi sekarang.
Pemerintah pun jangan lagi berwacana, rakyat sudah kelaparan. Itu hanya menghabiskan energi. Pikirkan perut. Implementasikan sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila itu jangan hanya jargon atau retorika. Mumpung kita belum terlambat. Lakukan selagi masih ada waktu dan kemauan. Entaskan kemiskinan dan pengangguran. Contohlah jargon kampanye presiden Barack Obama “we changesâ€. Tingkatkan etos kerja.
Anda tahu tidak. Kita ini untung disegala segi. Kaya dengan SDA dan Indonesia juga diuntungkan secara iklim yakni memiliki 2 musim. Iklim Indonesia jauh lebih bagus dari iklim di Eropa sana. Mereka keteter ketika musim dingin (salju) seperti terjadi sekarang.
Ayo teman!! Renungkan makna syairlagu kelopmpok Koes Ploes tahun 1970-an.
Bukan lautan hanya kolam susu
kail dan jala cukup menghampiri
tida badai- tiada topan kau temui
ikan dan udang menghapiri dirimu
orang bilang tanah kita tanah sorga
tongkat kayu dan batu jadi tanaman…………… dan seterusnya.
Dalam lagu ini pun sudah dibuktikan bahwa tanah ulayat dan SDA negeri ini adalah paling potensial di dunia. Tidak ada duanya. Inilah yang dincar negara sahabat karena tidak kita mampaatkan secara maksimal. Sayang bro!!!
Permasalahannya sekarang mampukah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjalin kerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Menteri BKPM, Kementerian Daerah Tertinggal, Kementerian Lingkungan Hidup dan para Kepala Daerah untuk merumuskan pengadaan lahan dan mengajak korban- korban bencana alam bertransmigrasi?
Sarjana:
Bila pemerintah terkait bisa memformulasikan topik lirik lagu tersebut secara konprehensif mungkin saja para pemuda pengangguran terdidik (D3-S1) menjadi peserta transmigrasi di berbagai daerah Indonesia. Terlebih angkanya cukup memprihatinkan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik/BPS, Agustus 2010, jumlah pengangguran S1 sebanak 11,92%. Sedangkan pengangguran lulusan sekolah dasasr ke bawah hanya 3,81%.
Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Syahrial Loetan mengatakan pengangguran terdidik lebih besar akibat lapangan kerja yang diciptakan sektor padat tenaga kerja sangat sedikit. Bahkan beberapa tahun terakhir, pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa stagnan.
Karenanya sebaiknya para penganggur S1 diboyong bertransgrasi agar nantinya mereka bisa jadi mentor (guru) bagi transmigran lainnya yang berpendidikan rendah sehingga cepat melahirkan sosok Joko- Joko baru di kalangan transmigran.
Joko dimaksud adalah Joko Prawoko.Seorang transmigran teladan tahun 2010 asal transmigran Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Pelepat II, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi.
Joko Prawoko yang bertransmigrasi tahun 2006, kini berpenghasilan Rp 211,148 juta per tahun, rata-rata penghasilan Rp17,5 juta per bulan. Atau melebihi gaji seorang Bupati Kepala Daerah di Indonesia. Bayangkan bro.
Tergiur penghasilan Joko Prawoko? Ikutilah langkah beliau. Engkau akan mendapatkan giliran yang sama kelak. Percayalah. Biar anda tahu, banyak contoh sosok transmigrasi yang berhasil.
Nasikin asal desa Pamijahan, Bogor, Jawa Barat, umpamanya. Penghasilannya sekarang sudah sebesar Rp181,205 juta per tahun. Nilai yang luar biasa besar dan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tetapi itulah rezekinya, kemauannya, keuletannya dan kemampuannya memenej usahnya.
Sekedar diketahui, paradigma transmigrasi sekarang adalah mendukung ketahanan pangan, kebijakan energi, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. (olo)
